Lewat Perintah Eksekutif, Presiden Trump Tunda Pemblokiran TikTok di AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menunda larangan nasional terhadap TikTok selama 75 hari. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi ByteDance, perusahaan asal China pemilik TikTok, untuk menjual sebagian saham platform tersebut atau mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS. Langkah ini diambil setelah TikTok menonaktifkan layanannya bagi pengguna di Negeri Paman Sam selama lebih dari 12 jam pada akhir pekan lalu.

Aplikasi TikTok menampilkan pesan yang menyatakan, “Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk sementara waktu” karena adanya undang-undang yang mengancam akan melarangnya. Tapi, pesan tersebut juga menyebutkan bahwa Presiden Trump akan berupaya mencari solusi untuk mengembalikan TikTok. Trump sendiri menandatangani perintah eksekutif ini pada 20 Januari 2025, atau hanya beberapa jam setelah dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir dari CNN, Trump mengatakan bahwa ia ingin memberikan lebih banyak waktu kepada pemerintahannya untuk memutuskan langkah terbaik terkait nasib aplikasi tersebut. Trump juga menegaskan bahwa AS seharusnya memiliki 50% saham TikTok dan memperingatkan China untuk tidak menghalangi kesepakatan apa pun.

Sebagai bentuk itikad baik, CEO TikTok yakni Shou Zi Chew bahkan terlihat menghadiri pelantikan Trump yang berlangsung di Gedung Capitol, Washington DC. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari situasi ini.

TikTok Kembali Beroperasi di AS

Pada 19 Januari 2025, TikTok kembali bisa diakses oleh para pengguna di AS. Aplikasi ini menampilkan pesan pop-up yang berbunyi, “Berkat upaya Presiden Trump, TikTok kembali hadir di AS.” Tapi, aplikasi tersebut masih belum tersedia di Apple App Store.

Reaksi terhadap penundaan larangan ini beragam di kalangan senator dan pejabat pemerintah. Senator Kevin Cramer dari Partai Demokrat mempertanyakan keabsahan hukum dari perintah eksekutif Trump. Sementara itu, Senator Tom Cotton dari Partai Republik memperingatkan akan adanya hukuman berat bagi perusahaan yang terus mendukung TikTok di bawah kepemilikan saat ini.

Mahkamah Agung AS sendiri telah mendukung undang-undang yang melarang TikTok, dengan alasan keamanan nasional. Keputusan ini berarti TikTok akan dilarang kecuali jika dijual kepada perusahaan AS.

Rumor Tawaran untuk Operasi TikTok di AS

Beberapa tawaran telah diajukan untuk mengakuisisi operasi TikTok di AS. Perkiraan menunjukkan bahwa nilai platform ini bisa mencapai US$40 miliar hingga US$50 miliar. Ada rumor bahwa Elon Musk mungkin akan membeli operasi TikTok di AS, tapi ByteDance membantah klaim tersebut.

Kini, TikTok memiliki waktu 75 hari untuk menemukan solusi. Pertanyaannya adalah apakah platform ini akan beralih ke kepemilikan AS atau menghadapi upaya larangan kembali. Situasi ini terus berkembang dan dapat memengaruhi jutaan pengguna TikTok di AS serta hubungan diplomatik dengan China yang sedang memanas terkait rencana Trump memberlakukan tarif barang ekspor dari negara tersebut.